Reses yang digelar Anggota DPRD Kota Pematangsiantar Hendra Pardede berlangsung seru. Ada debat, dan ada air mata, beberapa saat setelah sesi tanya jawab dimulai.

Anggota dewan dari Partai Golkar ini menggelar reses di Jalan Patimura Ujung, Silaumange, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Selasa 14 Oktober 2025.

Ratusan warga Mekar Nauli memenuhi tempat duduk yang disediakan panitia. Hadir juga Camat Siantar Marihat Pedianto Sitopu dan Lurah Mekar Nauli Heri Ginting.

Reses diawali dengan upacara nasional, dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selepas itu, Pedianto menyampaikan ungkapan selamat datang kepada anggota dewan yang menggelar reses di kecamatan yang dipimpinnya.

Pada momen itu, Pedianto juga blak-blakan mengatakan, Hendra Pardede merupakan Anggota DPRD Kota Pematangsiantar yang peduli dan responsif terhadap permasalahan rakyat. 

"Beliau (Hendra Pardede) ini, terkait kebutuhan masyarakat dan pembangunan, bukan saya mengada ngada, bukan pula karena beliau ada di sini, beliau ini memang respek," ucap Pedianto.

Selepas Hendra menjelaskan maksud dan tujuan reses ia gelar, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada sesi ini, ada dua warga yang menitikkan air mata (menangis). 

Lalu, pada sesi jawab ini, juga ada debat kecil. Hal itu membuat Hendra merasa resesnya berlangsung seru. Rasa itu ia ungkap di penghujung acara.

Pada sesi tanya jawab, Dormani Julita boru Manik keluhkan tentang dirinya yang tak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. 

Sambil menitikkan air mata, Dormani bercerita tentang suaminya yang ia sebut sudah tidak lagi peduli dengan dirinya dan anak-anak mereka. Katanya, sudah sejak lama suaminya berada di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Lalu Dormani juga mengungkap, kalau dirinya tinggal menumpang di bagian dapur warga Mekar Nauli, bersama anak-anaknya.

Terhadap keluhan ini, Lurah Mekar Nauli meminta Maria, Ketua RT tempat Dormani tinggal untuk menjelaskan. Ketua RT itu kemudian menyebut, kalau pihaknya selalu berusaha, agar Dormani mendapatkan bantuan, seperti bantuan beras dari kepolisian dan lainnya. 

Sedangkan terkait bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan resmi dari pemerintah lainnya, sebut Maria, terganjal KTP suami dari Dormani sebagai kepala keluarga, belum KTP Elektronik. 

Pun begitu, pihak kelurahan, ungkap Maria, tetap mengusulkan Dormani ke pemerintah (Dinas Sosial), untuk masuk PKH dan mendapat BPNT.

Kemudian, seorang ibu yang menderita sakit gula, juga tampak menitikkan air mata, ketika menyampaikan tentang BPJS Kesehatan dirinya dibekukan saat sakit gula-nya sedang parah.

Terhadap masalah warga Mekar Nauli yang sedang sakit gula ini, Maria mengatakan, BPJS Kesehatan dibekukan, karena anak dari ibu tersebut telah dinilai mampu, setelah bekerja di perusahaan asing, PT Jafpa. 

Pun begitu, kelengkapan admistrasi ibu itu, berupa pemisahan data dalam karti keluarga (KK) dari anak yang bekerja di Jafpa sedang berproses, untuk mendapatkan KK baru. Selanjutnya didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). 

"Tapi yang memutus (membekukan) BPJS ibu bukan kami (lurah dan camat). Itu langsung dari pusat, bu," ujar Vamat Siantar Matihat Pedianto, menambahkan.

Sementara, terkait keluhan rakyat yang diwakilkan-nya, Hendra Pardede meyakinkan konstituennya, bahwa tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. 

Untuk Dormani, Hendra berjanji akan membantu mengurus masalah yang ada, agar Dormani termasuk sebagai penerima PKH maupun BPNT. Begitu pula dengan ibu yang sakit gula, akan dibantu urus, agar BPJS-nya kembali aktif. 

Pada reses tersebut, terhadap keluhan warga lainnya, berupa drainase dan jalan rusak, akan diupayakan dapat dilakukan perbaikan melalui anggaran Perubahan (P) APBD 2025.

Pun begitu, bila di P APBD tahun ini tidak dapat direalisasikan, maka tahun 2026 akan diyakini Hendra, dapat ia perjuangkan untuk direalisasikan. 

Begitu juga dengan pengadaan bak sampah (Tempat Pembuangan Sampah Sementara), Hendra menegaskan bahwa  saat ini, persoalannya adalah, tidak ada titik lokasi yang disetujui warga untuk membangun bak sampah. 

"Kalau ada titik lokasi, langsung diberitahu ke camat atau lurah, pasti dibangun," tandas Hendra.