Fraksi Nasdem DPRD Kota Pematangsiantar meminta penjelasan terhadap 20 masalah kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar. 

Hal ini disampaikan Darson Rajagukguk sebagai juru bicara Fraksi Nasdem dalam Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Keuangan Wali Kota Pematangsiantar tentang APBD Tahun 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD Pematangsiantar, Kamis (20/112025).

Dalam pemandangan umum tersebut, beberapa hal yang disoroti Fraksi Nasdem antara lain pola penyerapan anggaran khususnya belanja modal yang selalu diprioritaskan di penghujung tahun, sehingga kualitas output dan kemanfaatan bagi masyarakat menjadi minim. 

Fraksi Nasdem meminta penjelasan apa langkah konkrit dan terjadwal yang akan ditempuh Wali Kota untuk memastikan  perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaannya dimulai sejak awal 

tahun, serta bagaimana mekanisme pengawasan agar kemanfaatan anggaran benar-benar dirasakan  masyarakat secara maksimal. 

Hal lain yang diminta Fraksi Nasdem adalah pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp 190 miliar. 

Menurut Nasdem, pemotongan tersebut tentu sangat memengaruhi kemampuan fiskal daerah.

"Kami meminta penjelasan terkait kebijakan strategis yang ditempuh Wali Kota 

agar kemampuan keuangan daerah  tidak mengalami  penurunan tajam serta bagaimana pemerintah memastikan  bahwa prioritas pembangunan tetap dapat terlaksana tanpa mengorbankan pelayanan dasar kepada masyarakat," kata Darson. 

Fraksi Nasdem juga menyoroti mengenai pembongkaran Gedung IV Pasar Horas dan bagaimana tindaklanjut setelah pembongkaran tersebut. 

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kavling perumahan seluas kurang lebih 250 hektar turut menjadi perhatian Fraksi Nasdem. 

Nasdem meminta Pemko Siantar lebih serius memperhatikan masalah ini, apalagi dikaitkan dengan  penerimaan negara melalui mekanisme perizinan, pengawasan, dan penegakan kewajiban bagi pengembang. 

"Pemandangan umum ini kami susun sebagai wujud komitmen Fraksi Nasdem dalam memastikan bahwa APBD Tahun 2026 benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat," kata Darson.