Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tanggapi Pengantar Nota Keuangan Wali Kota atas R-APBD TA 2026 pada Rapat Sidang Paripurna XIV Tahun 2025, di Gedung Harungguan Bolon, Kamis (20/11/2025). 

Sebagai lanjutan dari jadwal yang disetujui, Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga SH, mencabut skorsing rapat dan melanjutkan pembacaan Pemandangan Umum oleh Fraksi-Fraksi terkait Pengantar Nota Keuangan Wali Kota Pematangsiantar yang diwakili Wakil Wali Kota Herlina. 

Pada sesi penyampaian Pemandangan Umum, Fraksi Demokrat juga turut menanggapi Pengantar Nota Keuangan Wali Kota tersebut. 

Menurut Fraksi Demokrat yang dibacakan Polma Oliver Sihombing, Fraksi ini menyoroti beberapa hal, salah satunya terkait pembelian sejumlah aset yang dinilai belum menjadi prioritas kebutuhan masyarakat terlebih dalam kondisi fiskal yang terbatas setelah efisiensi anggaran. 

Polma juga meminta penjelasan Wali Kota terkait kebijakan penyertaan modal terhadap BUMD maupun lembaga tertentu agar dihentikan sementara hingga tercapai kajian komprehensif yang benar-benar memastikan manfaat dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. 

Masih kata Polma, melalui Pemandangan Fraksi Demokrat, ia mengatakan bahwa ada beberapa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang belum terealisasi. Padahal, melalui mekanisme resmi, Pokir adalah bagian penyerapan aspirasi dari masyarakat untuk pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. 

Fraksi ini juga menyoroti terkait pembangunan Gedung IV Pasar Horas yang seolah terjebak pada kebijakan Wali Kota sendiri melalui bawahan--Sekda--mengambil kebijakan yang hanya membuat kios darurat. Padahal, pembangunan tersebut sudah masuk DED untuk menjadi prioritas. 

"Pedagang sangat membutuhkan kebijakan yang pro terhadap pedagang itu sendiri, bukan hanya sekadar Lip-Service semata," kata Polma. 

Menurut Fraksi Demokrat, Wali Kota kiranya lebih fokus mewujudkan visi misi yang tercantum dalam RPJMD. 

Hubungan harmonisasi antara Wali Kota dengan Wakilnya juga menjadi poin Pemandangan Umum Fraksi Demokrat. Fakta di lapangan, hasil pencermatan ditemukan kurangnya keterlibatan Wakil Wali Kota Herlina dalam menjalankan tugas pemerintahan. 

Terakhir, Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan Wali Kota terkait proses rencana pembangunan Stadion Sang Naualuh. Di mana pembangunan Sang Naualuh sering disuarakan saat kampanye politik saat pencalonan yang lalu.