Setelah melewati sejumlah tahapan berdasarkan peraturan Perundang-undangan, akhirnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan dilakukan saat rapat paripurna, Sabtu (29/11/2025) di Gedung Harungguan. 

Belanja daerah APBD Kota Pematangsiantar Tahun 2026 ditetapkan senilai Rp1.02 triliun, sementara pendapatan daerah senilai Rp974 miliar. Seluruh fraksi di DPRD Pematangsiantar menyetujui angka tersebut, meskipun memiliki beberapa catatan untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah. 

Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi menyampaikan, setelah Ranperda APBD Tahun 2026 mendapat persetujuan DPRD, maka selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumut untuk mendapat evaluasi. 

"Agar APBD dapat ditetapkan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan peraturan Perundang-undangan," ucap Wesly. 

Sementara itu, Fraksi Demokrat seperti yang disampaikan juru bicaranya, Polma Sihombing menyoroti keterlambatan Pemko Pematangsiantar menyampaikan dokumen untuk pelaksanaan pembahasan APBD 2026. Mereka meminta kesalahan teknis serupa tidak terjadi lagi. Demokrat juga menekankan pelaksanaan proyek pembangunan tidak dilaksanakan pada akhir tahun. Keterlambatan itu, menurut mereka terjadi saat proses pengadaan, perencanaan teknis, serta revisi kegiatan yang dilakukan pertengahan tahun. 

"Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan, mengurangi efektivitas pengawasan, serta berdampak pada rendahnya serapan anggaran pada semester berjalan," kata Polma. 

Kemudian Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Darson Rajagukguk meminta Pemko Pematangsiantar tidak sekedar mencantumkan target pendapatan asli daerah dari parkir jalan umum tahunan. 

"Tetapi harus memberikan strategi yang nyata melalui digitalisasi pungutan, penertiban parkir ilegal serta pengawasan lapangan," ucapnya